2021 Berlalu, Memangnya Kenapa?

Tiba-tiba sudah di penghujung tahun. Tiba-tiba waktu seakan berjalan lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba tahun sudah akan berhenti. Waktu adalah lingkaran yang mengitari dirinya sendiri, kata Mumu Aloha. Apa yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin? Ke mana saja kita pergi? Apakah kita merasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Atau justru merasa lebih buruk? Dunia mengulang dirinya sendiri, setepat-tepatnya, dan selama-lamanya, kata fisikawan dan novelis Alan Lightman.

Pada tahun ini nyaris tak banyak hal besar yang dapat saya lakukan. Bahkan hampir tak ada sama sekali. Saya seperti mayat hidup. Banyak target meleset jauh. Dan itu bukan salah siapa-siapa, bahkan diri saya sendiri. Saya tak mau menyalahkan diri sendiri hanya karena, misalnya, saya gagal wisuda tahun ini karena laptop saya rusak dan saya harus mengulang membuat proposal penelitian dari awal lagi. Atau saya harus menangis sejadi-jadinya sebab sahabat saya, pada tahun ini, wisuda duluan dan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Bagaimana pun itu hal yang tak bisa saya kendalikan.

Beberapa hari yang lalu saya bertemu kawan baru---anggap saja begitu; sebab kami baru saja kenalan. Dia bercerita bahwa tahun 2021 adalah tahun terburuk dalam hidupnya. Bagaimana tidak, pada umurnya yang baru dua puluh lima, utangnya sudah hampir mencapai 100 juta. Saya terbelalak. "Karena main Crypto. Semua aset terjual. Kamera, laptop, hp. Dan aku salah karena pinjam online," katanya sambil mengenang.

Seorang teman lainnya mengeluh karena susah mendapat pekerjaan. Lainnya lagi justru sedang sumringah dan berdebar merintis usahanya sendiri.

2021 memiliki kisahnya sendiri. Banyak orang berduka karena kehilangan keluarga, kekasih, orang-orang tercinta, dan pekerjaan. Mereka merasa kalah oleh keadaan. Banyak hal buruk terjadi.

Tetapi setahun yang singkat ini bukan hanya tentang mereka yang merasa kalah. Mereka yang bakal meninggalkan tahun dengan sumpah serapah. Namun juga tentang banyak harapan yang tercapai; banyak rencana yang terealisasikan; banyak cinta yang bersatu; dan masih banyak hal membahagiakan lainnya yang terjadi pada tahun ini.

Sahabat saya lulus kuliah pada tahun ini. Dia pulang kampung dan langsung mendapat pekerjaan. Dia senang dengan pekerjaan itu. Dia bahagia. Hanya saja dia sedikit kesepian. Sahabat saya yang lain memilih menikah. Menjalin rumah tangga dengan penghasilan yang pas-pasan. Tapi dia berani. Istrinya tak mempermasalahkan itu. Orang tuanya, mertuanya, mendukungnya. Dia bahagia.

Saya teringat kata Mumu Aloha dalam esai "Kemungkinan Terburuk Hanyalah Memulai Kembali": Hari terakhir menjelang pergantian tahun terasa sangat panjang oleh bayangan-bayangan, ingatan-ingatan, dan renungan-renungan yang sambung-menyambung tiada habisnya. Kata "bersyukur" mendadak menjadi begitu berarti, dan mungkin untuk pertama kalinya maknanya benar-benar kita resapi.

Ya, saya bersyukur untuk banyak hal. Salah satunya pada tahun ini saya tidak sendiri, ada seseorang yang menemani saya pada masa sulit seperti ini. Seorang gadis yang baik, cantik, lucu, cerewet, tangguh---walaupun kadang agak manja. Bahkan kadang dia bijak. Dia pernah bilang begini, "Hal tersulit memang menerima diri sendiri, memaksa diri sendiri berjuang dan masih bilang ke diri sendiri belum melakukan apa-apa, belajar sayangi diri sendiri deh, apresiasi diri sendiri bahwa setahun ini udah lebih hebat dari sebelumnya."

Saya juga bersyukur karena seorang teman dengan senang hati meminjami saya laptop. Dengan ini saya bisa kembali mengerjakan proposal penelitian dan hasilnya memang jauh lebih baik dari tahun kemarin. Dosen saya menerima saya dengan baik.

Tahun ini saya memang tak banyak baca buku. Tapi saya banyak mencicipi kuliner baru, menonton film bagus, membaca berita, menggali data dan informasi, berdiskusi dengan orang-orang keren, dan mendengarkan banyak podcast berkualitas di Yutub.

Saya bahagia. Walaupun tahun ini gagal wisuda. Tapi memangnya kenapa kalau gagal? Bukankah dalam hidup ini, kita tak harus bisa mengatasi segala hal, memenangi pertarungan, melewati proses dengan gemilang, dan hal lain semacam itu? Saya hanya manusia biasa. Kata Phutut EA, "kita boleh menyerah kalah", kok.

Yang jelas, pada tahun ini saya telah mengenal banyak patah hati, mencumbui banyak luka, menidurkan banyak rindu, dan mempelajari puluhan kepergian. Nyatanya memang; kesedihan hanya mendapatkan sedikit tempat pada telinga orang lain dan luka-luka yang kita miliki adalah tanggungan yang harus kita tunggangi. Kadang saya bingung, mana yang lebih bahagia antara kesepian atau keramaian? Nyatanya dua hal tersebut hanyalah kepura-puraan, sebab pada setiap ramai; saya menemukan banyak sepi di mulut orang-orang yang berbincang.

2021 berlalu, memangnya kenapa? Manusia butuh penanda untuk mengawali dan mengakhir waktu. Manusia butuh sebuah batas agar hidup tak jadi jemu. Desember selalu menyadarkan kita bahwa hidup memang hanya singgah minum di warung kopi. Januari mengingatkan bahwa ada lembar baru yang menunggu peran kita untuk mengsinya. Desember dan Januari adalah batas karena manusia memang mahaterbatas.

Tapi justru karena terbatas itu hidup menjadi dinamis. "Sekali berarti sudah itu mati," kata Chairil Anwar. Hidup yang paling baik memang menuntut kita membuat sebuah peran yang berarti bagi hidup yang sebentar ini. Maka momen paling penting dan terutama dalam hidup adalah bersyukur dan berbuat baik; dan itulah harapan saya di penghujung tahun ini---dan untuk seterusnya.

Melindungi Lahan Pertanian, Menyelamatkan Perekonomian

Pada 21 Desember 2021, kemarin, bertempat di sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja Jl. Abimanyu No. 32, bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI  Cabang Singaraja bersama LBHMI Singaraja, mengadakan diskusi tentang Perda Kab. Buleleng No.4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Diskusi dipandu oleh Oktavian Aditya, selaku Ketua Bidang PPD, dan M. Alvi Azhari, Direktur LBHMI, sebagai narasumbernya.

Saya hadir dua puluh menit sebelum diskusi dimulai. Seperti biasa, beberapa kader HMI menyalami saya dan bertanya, “Kapan sampai, Bang?”. Saya memang baru kembali dari kampung halaman.

Diskusi dimulai. Namun sayang, peserta diskusi tampak kebingungan dengan apa yang sedang dikaji. Ini bukan salah penyelenggara atau narasumber, tapi kesalahan mereka sendiri, sebab sebelumnya mereka tak mempelajari materi. Mereka tak membaca Perda yang sudah dibagikan jauh sebelum acara tersebut diselenggarakan. Padahal, menurut saya, acara kajian Perda ini sangat bagus dan penting, tentu saja, khususnya untuk masa depan pertanian di Buleleng, dan pertanian Bali pada umumnya.

Terbitnya Perda Buleleng No.4 Tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini jika diimplementasikan dengan baik dan benar tentu akan membawa angin segar bagi pertanian Buleleng-Bali. Mengingat, pada 2009 lalu, menyadari kondisi lahan pertanian yang mengkhawatirkan, pemerintah Indonesia˗˗waktu itu pemerintahan Presiden SBY˗˗bersama DPR mengesahkan UU No.41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau yang disingkat LP2B. Kemudian pada 2011, guna memperkuat kedudukan UU LP2B, pemerintah mengeluarkan PP No.1 Tentang Penetapan dan alih Fungsi Lahan Pertanian. Selanjutnya, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan tiga PP sekaligus, yakni: PP No.12 Tentang Insentif Perlindungan Lahan; PP No.25 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan PP No.30 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada masa pandemi Covid-19, perekonomian Bali˗˗termasuk Buleleng˗˗mengalami penuruan yang sangat signifikan. Sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata loyo. Sampai pada kuartal III 2021 (year-on-year/yoy), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Bali kembali mengalami kontraksi sedalam 2,91%. Kontraksi ini terjadi setelah sempat bangkit dari masa resesi dengan mengalami pertumbuhan positif pada kuartal II 2021 sebesar 2,88%. Sedangkan di Buleleng, pada 2020, ekonomi mengalami kontraksi menjadi minus 5,76%.

Hal ini diduga disebabkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa-Bali. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi Bali di sejumlah kategori usaha. Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun Produk Domestik Bruto (PDRB), sebanyak 11 kategori mengalami kontraksi pada kuartal III 2021.

Kontraksi terdalam tercatat pada lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan, yaitu minus  16,03. Kemudian diikuti kontraksi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu minus 8,47% dan kontraksi pada kategori jasa perusahaan minus 7,53%.

Ketika sektor periwisata sebagai penggerak ekonomi Bali terganggu akibat pandemi Covid-19, justru sektor pertanian˗˗yang notabene menjadi prioritas kesekian˗˗menjadi penyangga dominan perokonomian Bali. Tak hanya di Bali, tapi juga di NTB dan NTT. Pandemi menyadarkan pemerintah, khususnya Bali, untuk membangun kembali sektor pertanian. Pada masa pandemi, sektor pertanian di Bali mulai pulih. Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2021 tercatat 92,12 atau naik 0,72% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini disampaikan M. Setyawan Santoso, Pemerhati Ekonomi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali. Tetapi, kata Setyawan, “meskipun mulai pulih, tingkat kesejahteraan petani masih tertekan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi pada 2019.”

Pada 2019, menurut catatan Kementerian Pertanian, Bali memiliki luas baku sawah (LBS) 70.996 ha. Sedangkan kebutuhan lahan untuk pangan masyarakat Bali pada tahun 2019 idealnya seluas 81.195 ha, angka ini diperhitungkan meningkat menjadi 87.639 ha pada 2025, naik lagi menjadi 93.541 ha pada 2030, dan menjadi 99.981 ha pada tahun 2035. Dengan perhitungan seperti ini, neraca kebutuhan lahan pangan di Bali mulai tahun 2019 sudah mengalami defisit. Untuk mengatasi hal ini, sekaligus tak hanya menggantungkan perekonomian kepada sektor pariwisata, pemerintah Bali harus berkomitmen untuk meningkatkan luas baku sawah (LBS) untuk LP2B dengan mencetak sawah baru di Buleleng dan Karangasem seiring selesainya pembangunan bendungan di kedua kabupaten tersebut.

Seorang Analis Pengendalian Lahan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Kementerian Pertanian, Budi Saputro, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW/LP2B Kabupaten/Kota, Rabu, 25 Agustus 2021, mengingatkan, alasan utama perlunya melindungi lahan pangan adalah tidak semua lahan cocok untuk pangan. Lahan yang cocok untuk pangan biasanya disiapkan sudah sejak lama. Karena itu, dalam penataan ruang, kebijakan daerah dan nasional, perlui memprioritaskan untuk melindungi lahan pangan. “Lahan-lahan yang saat ini sudah cocok dan berproduksi untuk pangan jangan dialihfungsikan,” kata Budi.

Saya masih ingat, menanggapi persoalan ini, pada dialog Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2021 yang diselenggarakan KNPI di Amisewaka di Desa Les, Tejakula, Wakil Gubernur Bali, Prof. Dr. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), mendorong upaya penguatan sektor pertanian. Menurut Cok Ace, Bali mengalami kontraksi ekonomi paling hebat jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kenapa? “Karena kita sangat tergantung pada sektor pariwisata,” katanya. Memang benar, sektor pariwisata telah menyumbang 54% PDRB, sehingga di masa pandemi, Bali kehilangan devisa hingga 9,7 triliun rupiah setiap bulan. Maka dari itu, lanjut Cok Ace, “Bali harus segera menggenjot sektor alternatif selain periwisata” untuk menumbuhkan kembali perekonomian. Dan salah satu alternatif yang harus segera digarap menurutnya adalah sektor pertanian. Kedepan, ia berharap sektor pertanian bisa memberi kontribusi sama besarnya dengan pariwisata.

Untuk itu, Bali harus segera berbenah untuk mendukung sektor pertanian dengan mendorong produktifitas pertanian yang didukung dengan keberpihakan pemerintah terhadap petani, memfasilitasi penggunaan teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah, mau tidak mau, perlu adanya tranformasi pertanian ke arah digitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir˗˗walaupun tak harus meninggalkan nilai-nilai lama yang sudah dijakankan dan diyakini orang Bali. Pemerintah harus pintar dan bijaksana dalam mengambil keputusan ini.

Selain itu, pemerintah juga harus memaksimalkan kelembagaan sektor pertanian. Mulai mengoptimalkan kelompok tani dari sisi pengawasan praktek pertanian (Good Agriculture Practices) maupun dari sisi implementasi korporatisasi petani untuk mencapai skala ekonomi, pembiayaan, dan pasar yang lebih pasti. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, khususnya mereka yang berkerja di bidang pertanian.

Pemerintah Bali harus berkomitmen berpihak kepada kaum tani. Sebab petani itu jasanya tak ternilai. Mereka menjadi tulang punggung pangan bangsa ini. Mereka juga yang membuat kita˗˗yang hidup di desa maupun di kota˗˗masih bisa makan hingga hari ini. Mereka terus menjadi “mesin produksi” yang tak kenal lelah. Memproduksi pangan walaupun kadang tak mendapat balasan yang setimpal. Modal yang dikeluarkan seringkali lebih mahal daripada pendapatan yang diperoleh. Ini masalah yang harus dicarikan solusinya dengan segera.

Petani adalah soko-guru dari Revolusi Indonesia, sebagaimana Sukarno berkata-kata. Pertanian itu soal hidup dan matinya sebuah bangsa. Melindungi pertanian, artinya menyelamatkan perekonomian.

MUDIK TIBA PRAKTIK PERCALOAN PUN MARAK

Oleh: Uswatun Hasanah*

Menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, kita semua memahami bahwa arus mudik ke kampung merupakan agenda rutin yang dilakukan masyarakat Indonesia, tak terkecuali mahasiswa rantauan, pekerja di pemerintahan maupun swasta. Pada saat mudik inilah jika kita pengguna angkutan lebaran seperti bus dan travel, akrab ditelinga kita istilah Calo alias perantara. Apakah Calo itu adanya zaman sekarang saja, atau memang sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiadisebutkan bahwa calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

Apakah profesi calo ini hina atau mulya, pasti pandangan kita ada yang positif dan ada pula yang negatif. Agar diketahui bahwa calo itu ada sejak zaman rasulullah. Seperti hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah.

Islam juga mengatur bagaimana calo dengan baik, seperti dalam hadis riwayat Qais bin Abi Gorzah menyatakan bahwasannya ““Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan “samasirah“ (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah“.

Di setiap momentum mudik sering kita temui praktik percaloan tampak sekali di depan mata. Dan kesannya jumlah calo makin bertambah. Dimana peran petugas keamanan ketika membiarkan fenomena tatkala seorang calo menguber calon pembeli dan menawarkan tiket-tiket di luar loket? Apa iya petugas keamanan tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu? Mengapa praktik percaloan masih sangat demonstratif di terminal-terminal maupun di stasiun-stasiun? Paling jawaban pembenaran dari mereka “kami kan cari makan juga, jadi asal tidak demonstatif dan bisa tertib, kami orang-orang kecil yang hidupnya susah, percuma mau diberantas nggak bakalan hilang, inikan masalah kecil saja, supaya calo tidak ada, sejahterakan dulu rakyat, bukankah menjadi calo itu terpaksa juga”

Mungkin sudah menjadi semacam salah kaprah di masyarakat kita bahwa yang kecil dan miskin selalu dipermaklumkan. Padahal mestinya penegakan hukum tidak mengenal orang besar atau orang kecil. Orang besar perlu menjadi teladan bagi yang lainnya, kadang orang kecil lebih patuh ketimbang elitnya. Mestinya bukan sentimen kelas yang ditonjolkan dalam hal ini, melainkan bagaimana hukum bisa ditegakkan, tetapi juga konsekuensi sosiologisnya juga terpikirkan atau terantisipasi. Sehingga orang kecil tidak merasa semakin terpojokkan peluang hidupnya, karena ada alternatif pilihan pekerjaan yang lebih baik dan tidak melanggar hukum.

          Dan yang dilakukan oleh calo itu ialah praktek menimbun, mereka memborong semua tiket yang mana status tiket ketika itu ialah komoditi yang urgent dan memang sangat dibutuhkan sekali oleh orang banyak. Dan orang sedang sangat sibuk sekali mencari tiket itu namun tidak ada, yang ada hanya tiket yang sudah diborong oleh para calo, dengan demikian calo menjadi rujukan utama bagi banyak orang dan seenaknya lah mereka menjual dengan harga yang mencekik.Sebagaimana teori umum dalam ilmu ekonomi, bahwa permintaan yang melonjak tapi barang langka, akan menjadikan barang itu menjadi mahal sekali.

        Jadi jelas, bahwa calo bukanlah perantara yang dibolehkan, melainkan ia adalah kejahatan dalam sistem jual beli. Banyak kerugian yang dihasilkan dari praktek ini, baik itu bagi si penjual asli dan juga pembeli. Karena banyaknya kezhaliman, itulah alasan kenapa praktek percaloan itu dilarang. Kalau kita buka kembali kamus besar bahasa indonesia, kata calo itu berarti perantara antara penjual dan pembeli, yaitu perantara yang baik yang memang itu juga dibenarkan dalam syariah.Tapi calo yang ada sekarang ini, bukanlah perantara, melainkan lebih dekat kepada perilaku kejahatan yang merugikan banyak orang. Dan sistem kerja mereka pun tidak individual, melainkan bekerja secara sistemik dan teratur. Bahkan mereka sudah menjadi kartel dengan sekumpulan orang yang berpraktek sama dengan tujuan mencekik pembeli dan meraup keuntungan sebesar-besarnya.

 * Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), Sekaligus Ketua Umum Komisariat FOK HMI Cabang Singaraja.

                                                                                                                        

Rehabilitasi Seorang Koruptor

Oleh: Diki Wahyudi*

Ada sebuah anekdot tentang korupsi, orang cina korupsi dibawah meja, orang singapura korupsi dibawah meja, tapi kalo orang indonesia korupsi mejanya dibawa. Anekdot ini adalah sebuah sindiran bagi bangsa indonesia, yang mengindikasikan bahwa bangsa ini sudah dicap sebagai sarang koruptor, tempat empuk dan aman untuk korupsi.

Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang korupsi kita harus tahu makna korupsi. Kata korupsi, dalam The Lexicon Webster Dictionary arti korupsi adalah kebusukan, penyimpangan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata menghina atau menfitnah[1]. Sedangkan menurut Gurnal Myrdal, korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktifitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainya seperti penyogokan[2]. Dari kedua definisi ini bisa diambil kesimpulan bahwa korupsi murupakan perbuatan untuk menyalah gunakan wewenang, kesempatan tau sarana untuk memprkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara dan melawan hukum.

Ungkapan Lord Acton tentang hubungan antara korupsi dengan kekuasaan “power tends to corrupt, and absolut power corrupt absolutely” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut[3]. Ungkapan inilah yang terjadi sekarang di indonesia, korupsi seolah menjadi penyakit yang berkembang dan menggerogoti bangsa indonesia. korupsi berkembang dalam tiga taham yaitu elitis, endemic, dan sistematik. Pada tahap elitis korupsi masih terjadi pada lingkungan para pejabat, pada tahap endemic koropsi mewabah kemayarakat luas dan pada tahap yang paling kritis korupsi menjadi sistematik dimana setiap individu terjangkit prilaku korupsi.

 Mewabahnya penyakit korupsi di indonesia ini tidak terkendali ini menimbulkan dampak yang tidak haya sebatas kerugian perekonomian negara, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama tahun 2011-2015 munurut Prof. Peter Carey mengatakan kerugaian yang ditimbulkan akibat korupsi mencapai Rp.205 Triliun ini merupakan jumlah yang fantastis. jumlah yang hilang ini setara dengan seluruh anggaran untuk pembangunan 871 kilometer jalan tol dan jalan baru[4]. Korupsi terbesar menurutnya terdapat di pemerintahan dan korporasi. Oleh sebab itu korupsi masuk kepada kejahatan extra ordinary cime (kejahatan luar biasa), sehingga pemberantasan kejahatan luar biasa pemberantasanya, tidak bisa dilakukan “secara biasa” tetapi harus dengan cara-cara yang luar biasa.

Benar yng dikatakan oleh Lord Acton tentang hubungan antara korupsi dengan kekuasaan “power tends to corrupt, and absolut power corrupt absolutely”, bahwa kekuasaan cenderung korupsi, kebanyakan korupsi di indonesia dilakukan oleh penjabat politik. Ini terbukti sepanjang kurun waktu 2004 sampai 2016 2.545 pejabat terjerat hukum yang sebagian besarnya kasus korupsi . Kementrian dalam negeri mencatat sebanyak 318 Kepala Daerah dari 524 orang Kepala Daerah terjerat korupsi.

Oleh karena karena itu munculah wacana pencabutan hak politik bagi para pelaku tindak korupsi, Paling tidak terdapat tiga kasus besar yang pernah dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Tanpa mengingkari kalau masih banyak kasus-kasus lainnya yang juga pasti dikenakan hukuman tambahan pencabutan Hak politik. Pertama, kasus korupsi dalam proyek simulator SIM yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol. Djoko Susilo. Kedua, kasus pengadaan daging sapi impor yang melibatkan eks petinggi PKS Luthfi Hasan Ishaq. Ketiga, yang baru-baru ini diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atas pencabutan hak politik terdakwa korupsi; Rachmat Yasin dalam kasus suap tukar guling hutan lindung.

            Dari tiga kasus inilah, paska putusan pengadilan tentang tambaha hukuman pencabutan hak politik bagi para koruptor, ekspetasi buplik dan wacana pencabutan hak politik bagi para pelaku tindak pidana korupsi semakin luar biasa.Dan seolah pencabutan hak politik bagi terpinada korupsi menjadi solusi terahir untuk memberantas koropsi di indonesia.

Tapi pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini menimbulkan polemik yang sangat krusial, dari dari berbagai pihak. satu pihak mendukung pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi sebagai langkah maju untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah mendarah daging di indonesia, namun di sisi lain para penggiat Hak Asasi Manusia menolak keras tentang wacana pencabutan hak politik bagi terpina korupsi dengan alasan Hak politik adalah hak setiap manusia dan pencabutan hak politk bagi terpidana kasus korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Polemik pencabutan hak politik untuk terpidana korupsi ini, masih ada pendapat pro dan kontra. Perbedaan pendapat ini terjadi dikalangan penggiat Hak Asasi Manusia dan juga pakar-pakar hukum yang mempunyaai perbedaan sudut pandang.

Dari pihak yang mendukung berpendapat bahwa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi itu sangat perlu, melihat bahwa korupsi di negeri ini sudah menjadi penyakit yang mewabah, semakin lama semakin menginfeksi para pejabat yang notabenya sebagai pemimpin bangsa, yang seharusnya para pemimpin bangsa itu menjadi “problem solving leader” pemimpin yang mampu membawa bangsa ini keluar dari persoalan besar yang dihadapi selama ini. bukan menjadi perampok dan lintah darat bagi rakyat sendiri.

 Seolah korupsi itu sudah menjadi budaya yang diturun temurunkan oleh penguasa satu ke  pepenguasa berikutnya. benar yang dikatakan oleh Melville J. Herskovit dan Brownislaw Malinowski berpendapat bahwa segala sesutau yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarkat itu sendiri (cultural-seterminism).Jadi mental korupsi yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin kita itu sudah diwariskan dan dibuyakan secara turun menurun. Contohnya dalam pembuatn KTP masyarkat kita kebanyakan memberikan ucapan terima kasih kepada petugas yang membantu untuk membuatkan KTP, hal seperti inilah yang akan mewariskan dan menyuburkan budaya korupsi di indonesia. sehingga budaya korupsi itu akan menjadi lingkaran setan yang tak berujung, dan akan membelenggu pembangunan bangsa ini. oleh sebab itu wacana pencabutan hak politik terpidana korupsi perlu direalisasikan

Factor yang kedua, korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasa, kejahatan yang menimbulkan efek yang komplek bagi kehidupan bangsa dan negara. Bayanngkan saja dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat mengguritanya korupsi di indonesia ini sangat fantastis coba banyangkan menurut peneliatian Prof. Peter Carey mengatakan kerugaian yang ditimbulkan akibat korupsi mencapai Rp.205 Triliun. Jumlah fantastis yang hilang ini setara dengan seluruh anggaran untuk pembangunan 871 kilometer jalan tol dan jalan baru[5]. Luar biasa dimana korupsi menggerogoti kemajuan pembangunan bangsa, coba bayangkan 817 kilometer jalan tol yang hilang karena kerakusan pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), juga menghitung hukuman berupa denda dan sita aset hanya terkumpul Rp21,26 triliun.[6] Coba bayangkan uang sebesar Rp.203,9 triliun itu kalau dialokasikan untuk pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan sarana prasarana, tentunya akan memberikan kemajuan bagi bangsa ini.

Belum lagi efek politik yang ditimbulkan karena budaya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang diusung oleh partai, yaitu semakin meningginya biaya  partai politik sehingga partai politik akan mencari celah untuk memenuhi kebutuhan partainya, disinalah selah pemodal-pemodal akan masuk dengan perjanjian pranikah dengan partai untuk memuluskan kepentingan pemodal tersebut. jadi disini partai hanya menjadi boneka belaka, bukan sebagai wadah aspirasi rakyat, disini yang diutamakan adalah kepentingan kelompol bukan kepentingan rakyat sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan dinasti politik. Dinasti politik di indonesia itu sudah berkembang di indonesia, menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menyatakan terdapat 58 dinasti politik yang berkembang di Indonesia. "Ada 58 dinasti yang terbesar di berbagai daerah. Yang paling fenomenal adalah Banten," kata Adnan dalam diskusi mengenai dinasti politik di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2017. 58 titik dinasti poliik itu bukan angka yang kecil, angka 58 itu sudah memenuhi 34 provinsi di indonesia[7]. dan dinasti politik tidak akan membuat suatu daerah maju malah akan membuat pembangunan akan terbelenggu serta suburnya budaya korupsi beranakpik pinak dan berkembang cepat di negeri ini. contohnya kasus dinasti politik Ratu Atut, dimana menggandeng keluarganya untuk melakukan KKN dalam suap sengketa pilkada Lebak banten dan penganggaran alat kesehatan yang bernilai 79 miliar angka yang fantastis. Banten semakin semakin miskin rakyatnya tapi semakin kaya raya pemimpinya, ini terbukti ketika ahir 2012 banten dikejutakan dengan foto anak-anak sd bergelantungan mempertaruhkan nyawanya di jembatan indiana jones. Gambar ini dilansir daily mail dan reuters. Ini membuktikan wahwa politik dinasti yang diakuasai para pemodal akan menghancurkan bangsa ini.

Bukan hanya data itu, kini korupsi seolah membuat jaringan atau korporasi koruptor yang mencoba menguasai negara. Itu terbukti banyaknya pelemamahan-pelemahan pada KPK mulai dari banyaknya pengajauan uji materi pada undang-undang anti korupsi, sampai pada kasus yang paling terbaru adalah penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut saya penyerangan ini bukan ditujukan kepada pribadi Novel Baswedan tapi merupakan penyerangan berencana yang dilakukan oleh aktor intelektual. Penyerangan ini seolah masih ada hubunganya dengan kasus E-KTP yang menyeret berbagaipejabat negara.

Dari paparan diatas tentunya disini banyak hak rakyat kecil diambil oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang rakus dan lapar akan harta kekayaan. Disini rakyat banyak menderita karena hak-hak yang seharusnya yang didapatkan, untuk memperoleh pendidikan, kesehatan,jalan raya, jembatan, sarana dan prasarana yang layak di kantongi dan sunat oleh para koruptor. Coba bayangkan Rp.205 triliun masuk pada kantong-kantong tak bertanggung jawab, 79 miliar uang APBD dibuat hajatan dan makan-makan keluarga dinasti politik, belum lagi Rp.203,9 triliuan uang negara yang hilangnya entah kemana. Nominal sebanyak itu seharusnya dibuat untuk kebutuhan rakyat seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, beasiswa. Untuk mencapai tatanan itu indonesia harus berani mengambil sikap untuk melawan KKN di negeri ini, katakana “lawan” pada korupsi salah satunya dengan penghapusan hak politik bagi terpidana korupsi sehingga seorang korupstor tak bisa lagi untuk memimpin dan mempunyai kesempatan untuk korupsi lagi, coba bayangkan seoraang mantan terpidana korupsi menjadi DPR RI dan berada dikomisi III lalu mengontrol penegak hukum hancur bangsa ini. inilah yang menjadi dasar diperlukanya wacana pencabutan politik bagi terpidana korupsi.

Kontra, pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini menurut sebagian pihak tidak relevan karena terpidana sudah mendapatkan kurungan dan denda, sampai dimiskinkan pula. Tentunya ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, UU No 39 tahun 1999 pasal 43 ayat satu yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. menurut Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan hukuman tersebut tidak ada korelasinya dengan tindak pidana korupsi. "Tidak ada korelasinya pencabutan hak politik dengan tindak pidana korupsi,"[8]. menurutnya boleh koruptor itu di hukum seberat-beratnya bahkan dimiskinkan tapi kalau sampe mencabut hak hidup dan hak politik itu sudah melanggar HAM.

Selain itu dalan wacana kebijakan pencabutak hak politik bagi terpidana korupsi ini juga ada tumpang tindih dalam peraturanya.

Pertama bahwa kebijakan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi ini hanya sebagai pemanis sesaat bagi public yang menginginkan pemberantasan korupsi secapatya sehinngga hakim yang memvonis terdakwa korupsi dengan tambahan pencabutan hak politik dianggap hakim yang adil, padahal sebenaranya peratuaran yang UU yang mengatur larangan bagi mantan narapidana yang pernah diancam dengan kurungan lima tahun atua lebih, dan ingat ancaman hukuman tindak pidana korupsi lebih dari lima tahun

Kedua pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi menurut putusan MK Nomor 4/PUUVII/ 2009 menetapkan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi haanya berlau lima tahun setelah selesai masa tehananya, setelah itu mantan terpidana korupsi dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. tapi uu yang mengatur syarat untuk menjadi calon pejabat seperti DPR,DPD, bupati dan lain-lain itu mempersyaratkan “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih”. Inikan masih tumpang tindih, anatar udang-undang satu dengan undang-undang yang lainya. Bagaimana mantan narapidana korupsi mencalonkan diri untuk menjadi pejabat kalau putusan MK membolehkan tetapi peraturan lain melarang.

ketiga, limitasi mulai berlakunya, atau dengan kata lain mulai dihitungnya atas terpidana yang menjalani hukuman tambahan pencabutan hak politik (hak memegang jabatan, hak memiih dan dipilih: Pasal 35 KUHP) juga masih tumpang tindih dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Pasal 38 KUHP menentukan “pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan” Sementara melalui putusan MK Nomor 4/PUUVII/ 2009 (24 Maret 2009) telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada hari putusan pengadilan mulai djalankan pencabutan hak politik atas terpidananya. Itu artinya bagi yang dihukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan Putusan MK sudah menetapkan pula batasannya; yaitu hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan). Memang sebaik dan idealnya putusan MK harus diikuti dan menjadi acuan bagi hakim pengadilan (MA hingga jajarannya: PN/Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi) sebab Putusan MK berlaku final and binding. Tetapi masih ada juga hakim yang sering mengabaikan putusan MK, dengan berlindung pada prinsipat; independensi masing-masing peradilan.[9]

Keempat, oleh putusan MK yang sudah membatasi masa pencabutan hak politik hanya berlaku lima tahun. Tetapi berdasarkan ketentuan KUHP; khususnya dalam Pasal 38, untuk hukuman seumur hidup masa pencabutan hak politiknya berlaku seumur hidup pula. Tumpang tindinya di sini, terletak pada putusan MK sudah menentukan masa pencabutan hak politik hanya lima tahun, sementara KUHP; pencabutan hak politik justru berlaku seumur hidup. Andaikata hukuman seumur hidup, ketika diberlakukan pencabutan hak politik dengan mengikuti limitasi berdasarkan putusan MK tersebut, maka pencabutan hak politik tidak dapat berlaku lagi, sebab fase menghitungnya, dimulai dari selesainya masa hukuman pokok (yaitu hukuman seumur hidup). Pertanyaan singkatnya adalah bagaimana caranya memulai menjalani pencabutan hak politik, sementara masa menjalani hukuman pokoknya seumur hidup tidak jelas kapan selesainya.[10]

Kalo undang-undangnya masih tumpang tindih bagaimana kebijakan ini akan diterpakan, kan aneh kalo masih ada undang-undang yang masih tumbang tindih. Dan kebijakan mencabut hak politik terpidana korupsi juga percuma kalo di laksanakan, karena dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat untuk menjadi calon pejabat tidak pernah diancam hukuman lima tahun lebih.

Dari polemik kebijakan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini harus disikapi dengan solusi yang soluktif. Disisi lain pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini akan menekan tindak korupsi yang kebanyakan dilakukan oleh pejabat public, langkah ini akan memberikan efek jera bagi pejabat yang terkena human pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Akan ada efek psikologis bagi pejabat yang belum terkena hukumana ini, mereka akan takut kehilangan hak dipilih dan memilih dalan kancah dunia politik.

Disisi lain kebijakan ini jega melanggar hak asasi manusia, yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menentukan pilihan adalah hak mutlak bagi setiap orang, ketika hak ini dirampas berarti kita sudah merampas hak manusia lain.

Disini langkah kongkretnya menurut hemat saya adalah pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini perlu dilakukan, mengingat korupsi sudah membudaya di negeri ini, dan korupsi adalah extra ordinary crime yang imbasnya sangat luar biasa di berbagai bidang baik ekonomi, politik, social, dan budaya. Walaupun ada pihak yang berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar HAM, kita perlu berpikir lebih luas dan koperhensif disini, karena sebenarnya korupsi itu sungguh telah merampas HAM rakyat. Penerapan kebijakan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini juga harus ada sinkronisasi undang-undang melihat masih ada undang dan peraturan yang tumpang tindih. Ketika kebijakan ini dilaksanakan maka, akan muncul pemimpin-pemimpin bersifat “problem solving leader” yang mampu menjawab persoalan bangsa ini. pemimpin yang mempu mengatasi kemiskinan, pengguran, ketidak merataan, dan kepastian hukum, serta keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

*Penulis adalah Ketua PMM-Al-Hikmah UNDIKSHA Singaraja, Bali.

---

[1] Dr.ermansjah djaja, SH, M.Si, 2013, membe rantas korupsi bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24

[2] Dr.ermansjah djaja, SH, M.Si, 2013, op.cit., hlm. 5.

[3] Dr.ermansjah djaja, SH, M.Si, 2013, op.cit., hlm. 28

[4] Metrotvnews, http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/yKXwlm7k-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp205-triliun, diakses 10 maret 2017, jam 11.02

[5] Metrotvnews, http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/yKXwlm7k-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp205-triliun, diakses 10 maret 2017, jam 11.02

[6] Eko Siswono, https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun, diakses 17 maret 2017, jam 11.18.

[7]Vindry Florentinhttps://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/07/078833618/icw-ada-58-dinasti-politik-di-indonesia, diakses 17 maret 2017, jam 11.25.

[8] grenews http://www.gresnews.com/berita/hukum/12161-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/0/#sthash.wIO4prLD.dpuf. Diakses 17 maret 2017, jam 13.25

[9] Damang S.H, MH,http://www.negarahukum.com/hukum/pencabutanhakpolitik.html, diakses 17 Maret 2017, Jam, 14.30

[10] Damang S.H, MH,http://www.negarahukum.com/hukum/pencabutanhakpolitik.html, diakses 17 Maret 2017, Jam, 14.30

Pembubaran HTI, BADKO HMI Bali-Nusra Tunjukkan 6 sikap

DENPASAR, LAPMI Singaraja- Badan Koordinasi (BADKO) HMI Bali-Nusra Tenggara memutuskan untuk mengambil langkah tegas berkaitan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yakni mendukung pemerintah untuk pembubaran ormas tersebut. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam seminar kebangsaan di Shunda Hotel Denpasar, Minggu (18/7/2017) sore.

Seminar kebangsaan yang bertemakan, "Nasionalisme, Menolak HTI, Memperkokoh Pancasila, Merawat ke-Bhineka-an", tersebut dihadiri oleh Mayor Jendral (Pur) Wisnu Tanaya, Mayor (kavaleri) Supratno, S. Ag dan H. Saifudin dari Kanwil Propinsi Bali sebagai pemateri serta Harian Noris Saputera Ketua Umum HMI Cabang Singaraja menjadi moderator.

Ini dia pernyataan lengkap BADKO Nusra.

PERNYATAAN SIKAP MENOLAK HTI DAN ORMAS INTOLERAN

Keadaan bangsa yang tidak kondusif oleh gerakan-gerakan ormas intoleran sepatutnya ditanggapi serius oleh semua kalangan. Termasuk oleh pemerintah dan penegak hukum yang ada di Indonesia, sebab jika dibiarkan berlarut, hal ini akan dikawatirkan menimbulkan gesekan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi di Indonesia.

Stabilitas politik, keamanan dan ekonomi menjadi hal prioritas untuk menunjang cita-cita negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama khususnya pemuda mengawal bangsa ini dari gangguan-gangguan ormas-ormas intoleran yang ingin memecah bangsa ini, terlebih ormas-ormas yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi negara berhaluan Khilafah. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali-Nusra Tenggara menyatakan sikap.

1. Secara bersama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali-Nusra Tenggara menyatakan sikap mendukung langkah tegas pemerintah dalam membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 
3. Bahwa Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali-Nusra Tenggara ikut serta menolak ormas-ormas di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Melarang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di wilayah koordinasi Badan Koordinasi HMI Bali-Nusra Tenggara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) baik secara organisasi maupun pribadi sesuai dengan konstitusi HMI.
5. Bagi anggota HMI di wilayah koordinasi Badan Koordinasi HMI Bali-Nusra Tenggara terindikasi terlibat dengan HTI, secara organisasi maupun pribadi , maka keanggotaanya dalam HMI akan direkomendasikan dicabut, demi menjaga dan merawat marwah HMI dan NKRI.
6. Menghimbau dan mengajak kepada segenap komponen masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di Propinsi Bali untuk tetap merawat serta menjaga pluralisme, nilai-nilai universal dan NKRI.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat sebagai bentuk respon cepat Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali-Nusra Tenggara terhadap situasi bangsa saat ini.


Denpasar, 22 Ramadhan 1438 H
                18 Juni           2017 M

PENGURUS BADKO HMI NUSRA TENGGARA

Tertanda

Hendri Herliawan, S. Pd., M.Si
Sekretaris Umum